Siapa Pemilik Antariksa?

AstroNesia ~ Ketika kita bericara tentang luar angkasa, kita tidak langsung berpikir siapa pemiliknya. Tetapi karena umat manusia terus maju dalam bidang antariksa dan dengan perusahaan antariksa komersial sudah banyak, pertanyaan tentang politik kekuasaan dan interaksi mereka dengan mengeksplorasi ruang angkasa harus ditanyakan dan dijawab.

Neil Armstrong terkenal menancapkan bendera Amerika Serikat di Bulan pada tahun 1969. Aksi ini mungkin menyiratkan kepemilikan teritorial, tetapi hal ini hanya murni simbolis karena adanya Perjanjian Luar Angkasa pada tahun 1967 Perjanjian Luar Angkasa.


129 negara, termasuk China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, telah berkomitmen memegang perjanjian ini, yang diawasi oleh PBB untuk Urusan Luar Angkasa (UNOOSA).

Perjanjian ini menetapkan prinsip penting, seperti konsep bahwa antariksa dianggap sebagai rumah seluruh umat manusia, bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara. Bulan dan objek langit lainnya juga tidak dapat diklaim oleh negara berdaulat manapun. Selain itu, Bulan dan objek-objek angkasa lainnya akan digunakan semata-mata untuk tujuan damai, dan senjata tidak akan ditempatkan di orbit atau di ruang angkasa.

"Ini sering disebut sebagai konstitusi luar angkasa," kata Dr Jill Stuart dari London School of Economics and Editor of the journal Space Policy.

Dimana luar angkasa?

"Perjanjian ini telah bekerja sejauh ini, tetapi ada beberapa kendala potensial", kata Dr Stuart menjelaskan.

"Tidak ada definisi resmi luar angkasa, tapi PBB saat ini sedang konsultasi dan membahas lain itu kepada negara anggotanya. Saya kira kita akan puas dengan batas fisik luar angkasa di Jalur Karman, yaitu sekitar 100 km dari permukaan Bumi, tapi itu juga merupakan pilihan untuk definisi fungsional. Disinilah hukum didefinisikan berdasarkan fungsi benda antariksa dibanding di mana ruang angkasa. "

Pembatas fisik ini menjadi perhatian Stuart diduga untuk mengakomodasi perusahaan pesawat antariksa komersial, misalnya Virgin Galactic. Diketahui, maskapai ini mengembangkan pesawat wisata yang bisa meluncur hingga suborbit. Artinya, Virgin harus mematuhi hukum penerbangan internasional dan hukum antariksa.

Menambang Di Bulan

Para petinggi setuju bahwa Perjanjian Luar Angkasa adalah landasan terbaik untuk hukum ruang angkasa internasional, tetapi tidak menjadi acuan untuk kegiatan antariksa komersial, seperti eksploitasi sumber daya antariksa; mungkin karena hal ini tidak diperkirakan pada tahun 1967.

Bendera AS yang ditancapkan di Bulan pada tahun 1969, dua tahun setelah perjanjian luar angkasa di buat

"Hukum internasional ambigu dalam perusahaan swasta yang berambisi menggelar operasi penambangan di antariksa," kata Ian Crawford, pakar ilmu planet Birkbeck College, Universitas London.  Untuk itu, ia berpendapat perlunya semacam peninjauan kembali Traktat Ruang Angkasa, sehingga bisa tetap sesuai dengan konteks saat ini. 

Ada argumen bahwa di masa depan, ketika aset dikembangkan di antariksa, itu lebih hemat biaya untuk menggunakan bahan baku yang ditambang dari ruang angkasa daripada mengangkut mereka dari bumi.

Ada juga alasan lain yang kuat untuk mengembangkan hukum antariksa yang jelas, kata Prof Crawford: "Untuk alasan ilmiah, beberapa daerah Bulan harus ijadikan situs kepentingan ilmiah khusus dan harus dijaga dan dilindungi dari kegiatan komersial."

Karena penduduk bumi tumbuh dan membutuhkan lebih banyak bahan mentah untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi, hal ini bisa dibilang lebih etis danpeka terhadap lingkungan untuk menambang bahan-bahan dari objek-objek angkasa tanpa habitat yang ada dan tidak ada keanekaragaman hayati yang di ganggu, seperti di Bumi.

Tapi hal ini menimbulkan masalah lebih lanjut: jika pertambangan antariksa menjadi kenyataan dan di lakukan oleh perusahaan swasta seperti Planetary Resources dan Moon Express, apakah cara kerja mereka bertentangan dengan Perjanjian Luar Angkasa? Apakah mereka melakukan ini untuk kepentingan semua negara dan umat manusia atau hanya untuk kepentingan bisnis mereka saja?

Perang Luar Angkasa

"Kehidupan sehari-hari kita tergantung pada antariksa. Setiap kali Anda membuat panggilan telepon, transaksi keuangan atau menggunakan Google Maps, itu tergantung pada sinyal satelit. Di masa konflik, akan mudah untuk menargetkan atau menembak jatuh satelit lawan. Antariksa sangat berpotensi untuk menjadi  medan perang baru, "kata Dr Cassandra Steer, direktur eksekutif di McGill Institut Air and Space Law.

Meskipun mitos mengatakan bahwa luar angkasa adalah tempat yang keras dan tak punya hukum, tapi pada kenyataannya semua hukum internasional berlaku di sana.

Jadi, jika undang-undang ini sudah berlaku, apa masalahnya?

Seperti halnya Perjanjian Luar Angkasa, ada empat perjanjian lainnya yang mengatur hukum ruang. Menurut Liability Convention, apa pun yang masuk ke dalam ruang angkasa harus terdaftar dengan negara peluncurannya.

"Jika Anda menembak satelit negara lain, Anda akan menciptakan banyak sampah antariksa, yang dapat menabrak satelit lainnya," kata Dr Steer. Di sinilah muncul ambiguitas atas siapa yang bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan ini.

Dr Steer menambahkan bahwa beberapa satelit memiliki penggunaan ganda. Teknologi mereka dapat digunakan dalam militer serta konteks sipil - dan ini membuat isu-isu sekitar Perjanjian Luar Angkasa cukup rumit.

Bagaimana jika kehidupan cerdas lainnya ditemui, apakah mereka mempunyai aturan sendiri? Siapa hukum yang lebih diutamakan? Topik ini mungkin akan membuat lebih banyak pertanyaan dibanding solusi.

Share this post